Program Makan Bergizi Gratis Tekankan Semangat Inklusi dan Solidaritas

Posted on

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis turut menekankan semangat inklusi dan solidaritas. Hal itu ditunjukkan dari makanan yang diberikan kepada semua penerima manfaat yang tidak dibeda-bedakan berdasarkan status dan latar belakang.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Philips J Vermonte, mengatakan, semangat inklusi dan solidaritas menjadi salah satu komponen penting dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu diwujudkan dengan tidak membeda-bedakan makanan yang diberikan kepada siswa penerima manfaat.

Tak terkecuali makanan yang diberikan kepada siswa di sekolah luar biasa juga disamakan dengan siswa dari sekolah lainnya. Mereka menerima makanan yang sama tanpa membeda-bedakan latar belakang ekonomi sepanjang berada di daerah yang sama.

KOMPAS/IQBAL BASYARI
Siswa-siswi di SLB N 5 Jakarta menikmati makanan dari program Makan Bergizi Gratis di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Oleh karena itu, makanan yang dibuat oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hanya mengacu pada angka kecukupan gizi. Bedanya, angka kecukupan gizi disesuaikan berdasarkan umur penerima manfaat. Namun, pada pokoknya, semua makanan yang diberikan harus sesuai dengan angka kecukupan gizi yang dibutuhkan siswa.

”Jadi anak-anak di sekolah-sekolah, apakah mereka mungkin dari teman-teman yang berkebutuhan khusus ataupun teman-teman yang ekonominya cukup baik atau kurang baik, makanannya semua sama. Jadi ada komponen inklusi dan juga komponen solidaritas,” ujar Philips seusai meninjau program MBG di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 4 Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Adapun anak-anak yang bersekolah di SLB tersebut menerima makanan sekitar pukul  08.00. Menu makanan yang diterima terdiri dari nasi, ayam katsu, tahu, oseng kangkung, dan jeruk.

Program MBG dimulai pada 6 Januari 2025 dan menjangkau 650.000 penerima manfaat yang tersebar di 31 provinsi. Presiden Prabowo bahkan menargetkan semua anak mendapatkan MBG pada akhir 2025.

Infografik-Anggaran Makan Bergizi Gratis 2025 *** Local Caption *** Infografik-Anggaran Makan Bergizi Gratis 2025

Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti mengatakan, program MBG merupakan salah satu bentuk perhatian Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui program ini, kecukupan gizi bagi anak-anak dapat tercapai sehingga mampu mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Program MBG juga menunjukkan komitmen Presiden Prabowo dalam menjalankan Sila Kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sebab setiap siswa mendapatkan makanan yang sama dengan siswa lainnya tanpa membedakan latar belakang.

Dyah berharap program MBG dapat berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Sebab sejak sekolah, mereka mendapatkan makanan bergizi sesuai angka kebutuhan tiap usia.

Politisi Muda Partai Golkar Dyah Roro Esty hadir dalam gelar wicara Strategi Pemilu 2024 bertajuk "Menggaet Gen Z di Pemilu 2024" di Studio harian Kompas, Jakarta, Senin (20/3/2023). Generasi Z punya peran penting menentukan arah bangsa melalui Pemilu 2024.

Kompas/Angger Putranto
Politisi Muda Partai Golkar Dyah Roro Esty di Studio Harian Kompas, Jakarta, akhir Maret 2023.

”Ketika asupan gizi itu sudah cukup, tentunya mereka bisa lebih produktif dan maksimal dalam berkontribusi untuk bangsa dan negara Indonesia,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo meminta maaf kepada anak-anak dan orangtua siswa yang belum merasakan MBG.

Program itu membutuhkan waktu dan anggaran yang memadai untuk dapat mencapai seluruh anak-anak di Indonesia. Namun, Presiden menjamin bahwa dana yang dibutuhkan untuk program MBG tersedia.

”Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meminta maaf kepada semua orangtua, kepada semua anak-anak yang belum menerima. Tapi saya yakini tahun 2025, akhir 2025 semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi,” ucap Presiden Prabowo.

KOMPAS

Video Berita soal Survei Litbang Kompas 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran