MejaRedaksi, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyinggung pemahaman negara barat soal ekonomi yang dikenal dengan istilah neoliberalisme. Menurut dia, paham ini tidak dianut oleh Indonesia karena para pendiri bangsa diklaimnya menyusun perekonomian dengan dasar asas kekeluargaan.
“Pendiri bangsa Indonesia tidak menganut paham itu (neoliberalisme). Pemerintah bukan hanya wasit, pemerintah bertanggung jawab, harus menjadi pengayom rakyat,” kata Prabowo saat berpidato di Musrenbang Nasional RPJMN 2025-2029, dipantau secara daring melalui YouTube Sekretariat Presiden pada Senin, 30 Desember 2024.
Prabowo menilai pemerintah harus menjadi pelopor dan pengelola dalam sistem perekonomian. Tujuannya supaya kekayaan bangsa Indonesia terjaga. Sedangkan dalam konteks paham neoliberalisme, Prabowo berpendapat pembangunan ekonominya cenderung tanpa perencanaan yang membuat pemerintah hanya bertugas sebagai regulator atau wasit.
“Dalam pemahaman ekonomi kita sekarang, wajib dan pantas untuk menyebut ekonomi kita ekonomi pancasila,” ujar Prabowo. “Ekonomi pancasila itu adalah penggabungan MejaRedaksi yang terbaik dari pemahaman pasar bebas, yang terbaik dari ekonomi yang direncanakan.”
Dalam pidatonya itu, Prabowo turut menyinggung soal kasus-kasus yang menyasar lini perekonomian tanah air. Dia mencontohkan salah satunya pada insiden penyelundupan tekstil dari luar negeri yang bisa membahayakan kedaulatan dalam negeri.
“Penyelundupan tekstil mengancam industri, mengancam ratusan ribu pekerja kita,” kata Prabowo. “Apa kapalnya ditenggelamkan? Tolong, para profesor, kasih saya masukan. Nanti saya dikira enggak ngerti hukum.”
Prabowo juga mengklaim pemerintahannya berpegang pada Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Pemerintahan di bawah kepemimpinannya, ia berujar, memiliki niat baik. Ia juga ingin memimpin bangsa dengan pemerintahan yang bersih. “Itu keinginan dan itu tekad kami,” ucap Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Pilihan Editor: Pemerintah Akan Tetapkan Ongkos Haji 10 Januari 2025