Menkomdigi Lantik 21 Pejabat Tinggi, Ada Mantan Jurnalis dan Pemain Film  

Posted on

JAKARTA, KOMPAS  —  Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi Meutya Viada Hafid melantik 21 pejabat tinggi pratama dan madya di lingkungan Kementerian Komdigi, Senin (13/1/2025), di Jakarta. Dari jumlah itu, ada sepuluh orang yang menduduki jabatan di eselon I dan tiga staf khusus menteri. 

Di MejaRedaksi pejabat eselon I tersebut ada Fifi Aleyda Yahya yang pernah dikenal masyarakat sebagai jurnalis Metro TV. Dia dilantik menjadi Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komdigi. 

Sementara di MejaRedaksi staf khusus Menteri Komdigi ada Raline Shah yang lebih dikenal masyarakat sebagai pemain film, influencer, model, dan brand ambassador sejumlah produk. Dalam pelantikan itu, ia dilantik menjadi Staf Khusus Menteri Komdigi Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital. 

Meutya, dalam konferensi pers, menyampaikan memang ada nama-nama lama yang dirotasi, lalu ada nama lama dan tetap mengisi jabatan sama, tetapi ada pula nama baru untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama dan madya untuk memperkuat Kementerian Komdigi. Latar belakang sosok yang dipilih juga beragam, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), media massa, kepolisian, dan pekerja seni. 

Ismail menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (dulu Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo), Mira Tayyiba kini sebagai Direktur Jenderal Teknologi Pemerintahan Digital (dulu menjabat Sekretaris Jenderal Kemenkominfo), Wayan Toni Supriyanto kini sebagai Direktur Jenderal Infrastruktur Digital (dulu menjabat sebagai Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo), serta Arief Tri Hardiyanto menjabat sebagai Inspektur Jenderal. 

Dulu, ketika masih bernama Kemenkominfo, Arief juga menjabat sebagai inspektur jenderal. Sebelum bergabung di Kemenkominfo, dia adalah pejabat di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Di sana, dia pernah menduduki sejumlah posisi strategis, seperti Direktur Investigasi dan Kepala Perwakilan BPKP Banten. Menurut Meutya, dengan latar belakang Arief yang seperti itu, dia diperlukan untuk menjaga tata kelola Kementerian Komdigi tetap bersih. 

Selanjutnya, Edwin Hidayat Abdullah kini menjabat sebagai Direktur Jenderal Ekosistem Digital (dulu pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Angkasa Pura II periode 2019-2021 dan Deputi Menteri BUMN periode 2015-2019) dan Brigadir Jenderal (Pol) Alexander Sabar sekarang menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital (berlatar belakang perwira tinggi Bareskrim Polri). 

KOMPAS/MEDIANA
Mantan jurnalis Metro TV, Fifi Aleyda Yahya, dilantik sebagai Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Senin (13/1/2025), di Jakarta.

Di posisi staf ahli, ada Mochamad Hadiyana sebagai Staf Ahli Bidang Teknologi, Molly Prabawati sebagai Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa, Raden Wijaya Kusumawardhana sebagai Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya, serta Robinson Hasoloan Sinaga sebagai Staf Ahli Bidang Hukum. 

Sementara untuk posisi staf khusus Menteri Komdigi, ada Aida Rezalina sebagai Staf Khusus Hubungan Antar Lembaga dan Program Strategis, Raline Shah sebagai Staf Khusus Kemitraan Global dan Edukasi Digital, dan Rudi Sutanto sebagai Staf Khusus Strategis Komunikasi. 

”Acara pelantikan ini lebih dari seremoni. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban. Saya berharap integritas mereka untuk menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, menghindari inefisiensi, dan pemborosan anggaran negara,” ucapnya. 

Meutya menyampaikan, pelantikan pejabat tinggi madya dan pratama ini akan segera disusul dengan pelantikan pejabat eselon II. Logo kementerian juga sudah muncul. Harapannya, setelah ini kerja kementerian, terutama dalam menjalankan transformasi digital, termasuk sistem pemerintahan digital mendukung Astacita Presiden, bisa lebih cepat. 

Untuk penunjukan dan penetapan pemain film dan model Raline Shah, Meutya menjelaskan alasannya ialah untuk mewarnai kementerian. Dia dipilih karena memiliki jaringan relasi global yang kuat. Adanya dia juga diharapkan memperbanyak porsi perempuan pejabat di kementerian. 

”Kami juga ingin edukasi internet yang sehat semakin meluas. Dengan menggandeng tokoh publik, harapannya edukasi dapat berjalan lebah mudah,” katanya. 

Sementara untuk penunjukan dan penetapan Fifi Aleyda Yahya, Meutya menyebut karena pemerintah melihat pengalamannya sebagai jurnalis selama lebih kurang 25 tahun. Dia menginginkan Kementerian Komdigi bisa menyampaikan komunikasi pemerintahan yang transparan dan kredibel kepada media massa. 

Pemain film, model, dan pekerja seni Raline Shah (tengah) dilantik menjadi Stafsus Menkomdigi bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital, Senin (13/1/2025), di Jakarta.

KOMPAS/MEDIANA
Pemain film, model, dan pekerja seni Raline Shah (tengah) dilantik menjadi Staf Khusus Menkomdigi Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital, Senin (13/1/2025), di Jakarta.

Maraknya kejahatan judi daring, konten pinjaman daring ilegal, pornografi, dan perdagangan manusia di ruang digital akan menjadi tugas Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital. Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital juga bertugas menyelesaikan peraturan terkait perlindungan anak di ruang digital. Salah satunya adalah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perlindungan Anak di Ruang Digital yang sudah masuk tahap finalisasi. Meutya berharap, dalam kurun waktu satu bulan lagi, RPP itu bisa ditetapkan. 

Sementara Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital disebut memiliki tugas menguatkan target koneksi internet. Lalu, Direktorat Jenderal Ekosistem Digital bertugas menguatkan kembali usaha rintisan bidang teknologi atau start up lokal supaya ekonomi digital bisa mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi 8 persen. 

Adapun salah satu tugas Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital ialah menjalankan transformasi infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik. Urusan pusat data nasional (PDN) juga akan berada di bawah direktorat jenderal ini. Akhir Maret 2025 ditargetkan PDN bisa beroperasi.

”Para staf khusus akan kami perlakukan sebagai bagian integral dari Kementerian Komdigi. Kepada para staf khusus yang memiliki peran strategis mendukung kinerja menteri, saya titip untuk menjaga nama baik menteri,” imbuh Meutya. 

Saat dikonfirmasi, Raline Shah mengatakan, mulanya dia dihubungi oleh Meutya ketika sedang berada di luar negeri. Keduanya lalu berbincang melalui komunikasi jarak jauh. Meutya memberikan ide untuk menghubungi beberapa relasi internasional. Dari situlah, komunikasi keduanya berlanjut. 

Raline mengaku dirinya tidak berambisi masuk ke pemerintahan. Usaha untuk terjun sebagai pejabat pemerintah pun tidak ada. Dia setuju untuk menerima penunjukan itu karena merasa kapabilitasnya bisa dipakai untuk berkontribusi terhadap negara. 

”Mengenai program-program, nanti akan saya bagi. Mohon dukungannya dari media. Yang pasti, mungkin semua pekerjaan saya sebagai pekerja seni, model, dan influencer akan terus berjalan dengan kapasitas yang berbeda dari sebelumnya,” ucapnya. 

Suasana pelantikan pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital, Senin (13/1/2025), di Jakarta.

KOMPAS/MEDIANA
Suasana pelantikan pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital, Senin (13/1/2025), di Jakarta.

Sementara Wayan Toni Supriyanto menyampaikan, dalam jangka pendek, dia akan melakukan pendataan alokasi spektrum frekuensi yang dibutuhkan oleh para operator telekomunikasi seluler. Harapannya, rencana lelang yang beberapa kali tertunda pada tahun 2024 bisa segera dilaksanakan. 

Mengenai merger MejaRedaksi XL dengan Smartfren, Wayan mengklaim dirinya belum bertemu dengan jajaran manajemen kedua perusahaan. Dengan demikian, dia belum bisa memastikan berapa lebar pinta frekuensi yang harus dikembalikan kepada negara ketika kedua perusahaan tersebut merger. 

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono, yang turut menghadiri acara pelantikan tersebut, berpendapat, masyarakat menghadapi aneka persoalan konten negatif di internet, seperti judi daring, pinjaman daring ilegal, dan koin jagat. Persoalan seperti ini memerlukan jajaran Kementerian Komdigi yang sudah definitif dan proaktif. 

”Kementerian Komdigi perlu memiliki strategi tindakan mencegah dan penanganan permasalahan itu demi kepentingan masyarakat luas. Kalau sebelumnya, kementerian lebih banyak pejabat pelaksana tugas (plt). Kini, kalau sudah ada pejabat definitif, kerja mereka seharusnya lebih cepat,” ujar Dave. 

Dosen Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung, Agung Harsoyo, berpendapat, layanan telekomunikasi sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Aktivitas hidup warga dari bangun tidur hingga tidur kembali terbantu dengan gawai dan layanan telekomunikasi seluler.

Terkait apa yang dibutuhkan industri telekomunikasi sekarang, katanya, adalah peran pemerintah untuk membantu iklim bisnis yang baik, mengevaluasi ongkos regulasi, dan memberikan insentif dalam upgrade teknologi ataupun perluasan cakupan layanan. Selain itu juga menyeimbangkan hak-kewajiban MejaRedaksi operator telekomunikasi dan perusahaan aplikasi internet.