Pernyataan yang diberikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD terkait kasus penembakan Brigadir J banyak menuai kritik. Banyak yang meminta Mahfud tidak mengeluarkan pernyataan yang bisa menggiring opini publik dan berakibat menghambat tugas pokok Polri, yait menjaga keamanan dan ketertiban publik. “Menurut saya ini sangat berbahaya. Seorang Menko Polhukam berbicara yang konsep dan pendekatan etika bernegara yang konstruktif, bermain-main di dalam kasus Sambo ini dengan mengatakan bahwa dalam kasus kejahatan hukum Sambo adalah kaisar yang berkuasa di internal Mabes Polri,” kata pengamat politik, Faizal Assegaf.
Institusi Polri kini telah habis dihujat oleh publik akibat kasus Sambo. Bahkan dewasa ini banyak yang mengusulkan solusi agar kedudukan Polri ada di bawah Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Dalam Negeri. Menurut Faizal, itu merupakan gagasan yang liar dan tidak bertanggung jawab. Faizal meminta semua pihak yang berpengaruh untuk tidak memancing kemarahan publik terhadap Polri dengan memanfaatkan kasus Irjen Ferdy Sambo.
“Ini berbahaya. Karena datang dari seseorang yang memiliki kedudukan strategis berada di lingkaran Presiden Joko Widodo,” sambungnya.
Perlu adanya langkah strategis agar rakyat mendapat keadilan dari kasus Sambo. Publik juga akan yakin jika langkah yang diambil merupakan langkah yang baik dan benar. Faizal Assegaf bahkan mengusulkan Mahfud MD untuk berkantor di markas Kepolisian dan membuktikan kesungguhan mengawal kasus Sambo agar terbebas dari rekayasa hingga keluarga korban mendapat keadilan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan dukungan publik kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tetap ada dan tidak menurun dalam upaya menyelesaikan kasus pembunuhan Brigadir J. Dia hanya khawatir kinerja Polri dalam menangani kasus lain akan terganggu apabila kasus ini tidak dapat diselesaikan dengan cepat.
Satyo Purwanto memperingatkan jangan sampai kasus ini dimanfaatkan oleh kalangan tertentu untuk menjatuhkan dan memperburuk citra Polri di mata publik. Marwah Polri perlu dijaga agar harapan publik melihat Polri yang bermartabat dan profesional terwujud. Kepercayaan publik kepada Polri juga harus kembali seperti sediakala bahkan lebih sebelum kasus Sambo mencuat.
Source: msn.com
