Organisasi serikat buruh menegaskan bahwa mereka menolak kenaikan harga BBM yang diumumkan pemerintah hari ini. Serikat dan Partai buruh akan menggelar demo di gedung DPR RI pada 6 September 2022. Menurut Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal, ada beberapa alasan mengapa para buruh menolak kenaikan tersebut. Pertama, kenaikan BBM dinilai akan menurunkan daya beli yang kini sudah turun 30 persen dan daya beli akan turun lagi menjadi 50 persen.
“Penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflasi menjadi 6,5-8 persen, sehingga harga bahwan kebutuhan pokok akan meroket,” kata Said Iqbal.
Kenaikan harga BBM tidak diimbangi dengan kenaikan upah buruh dalam 3 tahun terakhir. Bahkan Menaker sudah mengumumkan pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36/2021. “Dengan kata lain, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi,” sambungnya.
Kedua, buruh menolak kenaikan harga BBM juga karena hal ini dilakukan di tengah turunnya harga minyak dunia. Menurut Said Iqbal, pemerintah dinilai mencari untung lebih di tengah kesulitan rakyat. Sedangkan bantuan subsidi upah Rp 150 ribu selama 4 bulan kepada buruh dinilai hanya ‘gula-gula saja’ agar buruh tidak protes. Bagi para buruh, tidak mungkin uang Rp 150 ribu akan menutupi kenaikan harga akibat inflasi yang meroket.
“Terlebih kenaikan ini dilakukan di tengah negara lain menurunkan harga BBM. Seperti di Malaysia, dengan RON yang lebih tinggi dari Pertalite, harganya jauh lebih murah,” jelasnya.
Atas dasar itu, Partai Buruh dan serikat buruh akan melakukan aksi puluhan ribu buruh pada 6 September 2022. Aksi akan dipusatkan di gedung DPR RI untuk meminta pimpinan DPR RI memanggil Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan para menteri yang terkait dengan kebijakan perekonomian.
“Pimpinan DPR dan komisi terkait ESDM DPR RI harus berani membentuk Pansus atau Panja BBM,” tegasnya.
Aksi ini akan digelar serentak di 33 provinsi lainnya yang dikoordinasikan oleh Partai Buruh dan KSPI. Wilayah lain yang akan berdemo antara lain Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Banda Aceh, Medan, Batam, Padang, Pekanbaru. Bengkulu, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, dan Pontianak. Aksi juga akan dilakukan di Makassar, Gorontalo. Sulawesi Utara, serta dilakukan di Ambon, Ternate, Mataram, Kupang, Manokwari, dan Jayapura.
“Bilamana aksi 6 September tidak didengar pemerintah dan DPR, Partai Buruh dan KSPI akan mengorganisir aksi lanjut dengan mengusung isu tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law, dan naikkan upah tahun 2023 sebesar 10-13 persen,” tegas Iqbal.
